 |
| KH. Ach. Fadil Muzakki, Anggota Komisi VIII DPR RI saat meninjau sekaligus menyerahkan secara simbolis BPNT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Bondowoso- Program Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupa Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) menjadi perhatian serius dari Komisi VIII DPR RI selaku mitra kerjanya.
Terbukti, KH Ach Fadil Muzakki selaku Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan secara langsung terhadap penyaluran BPNT di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo Jawa Timur.
Di Kabupaten Bondowoso, setidaknya ada empat kecamatan yang ditinjau oleh politisi asal Partai NasDem yang akrab disapa Lora Fadil ini. Yaitu terdiri dari Kecamatan Maesan, Tamanan, Tenggarang, dan Wonosari.
Menurut Lora Fadil, kunjungannya dalam rangka memastikan penyaluran BPNT (bantuan 200 ribu dalam setiap bulan), berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tepat sasaran, serta tidak berbelit-belit.
Selain itu, Lora Fadil juga memastikan proses penyaluran tetap mematuhi protokol kesehatan." Kedatangan saya ini untuk memastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik, sesuai dengan Prokes, sesuai dengan mekanisme dan tak berbelit-belit. Dari Banknya juga tak ada kendala, pendampingnya juga,” tukas Lora Fadil. Rabu, (23/02/2022).
 |
| Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Ach. Fadil Muzakki di Kabupaten Situbondo dalam rangka meninjau penyaluran program BPNT. (Dok/Istimewa). |
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini membeberkan pihaknya menemukan beberapa hal, diantaranya adanya penerima yang masih masuk kategori usia muda-usia produktif dan masih sehat.
" Kalau yang masih muda mendapatkan bantuan uang tunai ini kurang tepat. Sehingga, mungkin nanti lebih baik ditukar dengan bantuan yang lebih produktif. Seperti bantuan modal," tandas politisi yang namanya seringkali muncul dalam hasil survei Calon Gubernur Jawa Timur 2024 ini.
Untuk itu, lanjut Lora Fadil, apa yang menjadi temuannya akan disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Sosial RI nantinya.
Lora Fadil juga mengingatkan agar bantuan tersebut benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan sembako. Hal itu disebabkan, beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo sempat menemukan bantuan tersebut dibelikan rokok.
Sementara itu, Anisatul Hamidah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, mengatakan, bantuan ini merupakan penuntasan yang tahun 2021, dengan jumlah penerima 3.203.
Namun, yang disalurkan dulu yakni penerima yang saldonya masih ada. Jumlahnya mencapai 1.672 orang.
“Penuntasan yang 2021. Jadi Kemensos itu ingin ada maksimalisasi BPNT 2021, sehingga masih dibuka salur ulang untuk penuntasan,” katanya.
Ia menyebutkan penerima ini tak bisa mengambil bantuan di tahun lalu karena faktor adminduk belum selesai, dan persoalan administrasi lainnya. Sehingga, masuk dalam penuntasan kali ini.
Masing-masing penerima sendiri mendapatkan bantuan dengan jumlah bulan yang tidak sama. Namun, per bulannya sama-sama mendapatkan nominal Rp 200 ribu.
“Sama setiap bulannya Rp 200 ribu. Ada yang dobel empat, ada yang dobel tujuh, ada yang dobel delapan,” ujarnya.
Disinggung tentang adanya penerima usia muda, kata Anis, jika ditemukan demikian berarti ada perkawinan anak di wilayah itu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara yang menfilter DTKS adalah Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos.
“Jadi yang menginput itu adalah desa melalui data SIK-NG oleh operator desa. Sehingga kemungkinan mereka sudah terpisah KKnya dari orang tua, karena sudah jadi keluarga baru,” katanya.
Dengan adanya temuan ini, kata Anis, akan menjadi catatan bagi Dinsos Bondowoso. Mengingat, selama ini pun pihaknya tak henti minta kepada Pemerintah Desa agar terus memutakhirkan DTKS.
“Supaya tak ada inclusion error itu bisa diminimalisir,” ujarnya.
Disebutnya, dalam kesempatan tinjuan tersebut Lora Fadil sekaligus melaunching penyerahan bantuan PKH pertama kali di Bondowoso untuk yang tahun 2022 ini.
Turut pula tinjuan dihadiri oleh Keukeu Komarawati, Koordinator Bidang Bantuan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos dan, Drs Hery Kris Sritanto, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos.(Red).
Komentar