M. Muhri, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Sumenep – M. Muhri selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik lahan di Desa Gersik Putih.
Diketahui sebelumnya, beberapa minggu yang lalu surat terkait kasus di Desa Gersik Putih yang sampai saat ini belum ada penyelesaian konkrit dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah diterima oleh Pimpinan DPRD.
Menurutnya, persoalan di Gersik Putih ini, konflik sesama warga dimana laut tersebut sudah terbit SHM, sehingga warga yang memiliki SHM itu berhak untuk menggarap lahan tersebut.
"Bahkan masalah konflik di Gersik Putih sampai detik ini belum ada solusi. Sementara warga yang notabennya lahan itu sebagai mata pencahariannya," katanya saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Kamis (24/08/2023).
Lebih lanjut, mantan Ketua PC GP Ansor ini mengungkapkan bahwa jika lahan itu digarap lahan pegaraman, maka warga sudah tidak bisa bekerja lagi, bahkan meminta lahan itu seperti semula lagi untuk tidak direklamasi.
Tidak hanya itu saja, Pria yang akrab disapa Muhri itu, selain FPKB ada juga fraksi partai lain yang sudah mengirim surat kepada pimpinan DPRD Sumenep dengan tujuan yang sama.
"Selain PKB, ada partai PPP yang dari kemarin juga ikut andil dengan upaya merekonsiliasi agar konflik konflik di Gersik Putih cepat selesai," tandas politisi muda yang pernah menjadi Ketua PC PMII Sumenep ini.
"Kami berharap ada fraksi yang lain ikut mendukung hal ini, agar konflik ada titik temu sehingga masyarakat Desa Gersik Putih tidak dilanda konflik berkepanjangan," sambungnya.
Muhrim menambahkan, soal konflik di Gersik Putih menduga ada yang janggal terkait kasus tersebut, sebab hingga sampai saat ini belum ada penyelesaian.
“Di sana memang ada yang janggal, maka perlu pihak-pihak untuk di ajak diskusi, dan kemudian ada proses penyelesaian,” pungkasnya. (Zi)
Komentar