 |
| Elok Cahyani, Politisi Partai Demokrat yang juga Anggota DPRD Kota Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Surabaya – Partai Demokrat Surabaya, Jawa Timur angkat bicara soal wacana Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal wakil presiden (Bacawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu Elit Partai Demokrat Surabaya, Elok Cahyani kepada sejumlah awak media. Menurutnya, selama terjun ke tengah masyarakat, ia tidak pernah mensosialisasikan nama Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Demokrat, pada Pilpres 2024.
Pasalnya, kata politisi perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya ini, belum ada keputusan deklarasi tentang pencapresan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Saat ini ungkap beber Elok, pihaknya sedang menunggu keputusan dan instruksi dari DPP Partai Demokrat.
"Kami menunggu apa yang menjadi keputusan DPP, dari awal kan belum ada deklarasi tentang Anies, dan saya enggak pernah membawa Anies saat saya turun ke bawah," kata Elok sebagaimana dikutip dari JatimUpdate.id Jumat (01/09/2023).
Lebih lanjut, Elok berharap, DPP Partai Demokrat segera menemukan solusi tepat untuk arah politiknya. Bahkan, dirinya berharap ada langkah manuver politik yang tepat yang segera diputuskan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Mudahan- mudahan DPP, Pak AHY mempunyai solusi tepat untuk arah politiknya," harap Elok.
Sebelumnya, Partai Demokrat sebagai Koalisi perubahan untuk persatuan meradang terkait wacana duet Anies - Muhaimin Iskandar yang dilempar oleh Partai Nasdem.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku, dapat informasi tersebut dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan.
Riefky menegaskan, Persetujuan Anies Muhaimin dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. Sehingga Partai Demokrat melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.
“Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Kemudian Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),". (Zi)
Komentar