|
Menu Close Menu

1 Bulan Lebih DPRD Surabaya Belum Memiliki AKD, Politisi Demokrat Buka Suara

Selasa, 01 Oktober 2024 | 15.28 WIB

Muhammad Saifuddin, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya- DPRD Kota Surabaya hingga saat ini belum memiliki alat kelengkapan dewan (AKD). Padahal sejak dilantik pada 24 Agustus 2024 hingga saat ini, mereka sudah menjabat selama satu bulan lebih. 


Pimpinan dewan sementara, Bahtiyar Rifai kepada media menjelaskan terkait belum terbentuknya AKD karena menunggu pimpinan definitif. 


" AKD kita belum bisa menyusun, bagaimanapun AKD itu yang membentuk pimpinan definitif," jelas Bahtiyar, Selasa (01/10/2024).


Menurutnya, hingga saat ini baru tiga yang Wakil Ketua DPRD yang sudah menyetorkan. Sedangkan PDI Perjuangan belum menyetorkan. 


Bahtiyar menambahkan apabila dalam beberapa hari ke depan PDI Perjuangan belum menyetorkan SK, maka pihaknya akan melakukan koordinasi yang semakin intens dengan Adi Sutarwijono sebagai upaya percepatan agar roda DPRD Kota Surabaya tetap berjalan dan bisa melakukan tupoksi sebagai wakil rakyat lebih maksimal lagi.


Sementara itu Muhammad Saifuddin, anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ikut buka suara terkait masih belum terbentuknya AKD.


" selama AKD belum  terbentuk maka kinerja DPRD kota surabaya bisa dikatakan La Yamutu Wala Yahya," ucap pria yang akrab  disapa Bang Udin saat dikonfirmasi media, Selasa (01/10/2024).


Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuturkan bahwa bisa dibilang hidup karena dirinya bersama anggota DPRD Kota Surabaya yang lainnya sudah dilantik. " Bisa dibilang mati ya mati karena sudah lebih dari 40 hari setelah di lantik AKD belum terbentuk dan anggota dewan belum bisa bekerja secara maksimal," tandasnya.


Untuk itu, pihaknya berharap segera ada terobosan baru membentuk AKD tanpa harus menunggu keputusan partai yang memakan waktu cukup lama.


" Kami berharap juga minggu ini sebelum AKD terbentuk, bentuklah  PANSUS TATIB terlebih dahulu sehingga ada ruang ruang untuk bekerja dan memaksimalkan kinerja anggota dewan agar kami tidak terkesan makan gaji buta," pungkas fungsionaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini. (Had) 

Bagikan:

Komentar