 |
| Jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep saat memberikan keterangan pers kepada media. (Dok/Istimewa). |
Hingga 11 November 2024, Bawaslu Sumenep mencatat total 7 kasus yang terdiri dari 4 laporan dugaan pelanggaran dan 3 temuan dugaan pelanggaran yang seluruhnya telah selesai diproses.
Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sumenep, Addahrariyatul Maklumiyah mengungkapkan ada tiga pelanggaran administratif oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kalianget, Batuputih, dan Batang-Batang.
Menurutnya, ketiganya diduga tidak menindaklanjuti saran perbaikan terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Sejumlah APK ditemukan terpasang di pohon dan tiang listrik secara tidak semestinya, yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017.
"Tindakan ini dianggap mencederai aturan tata ruang media luar. Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada KPU Sumenep untuk menindaklanjuti pelanggaran ini," katanya, Selasa (12/11/2024).
Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan kasus ASN dan Pejabat Daerah yang tidak netral. Dari lima laporan dugaan pelanggaran, dua kasus dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran terkait netralitas ASN.
"Namun, satu kasus terbukti melibatkan pelanggaran netralitas pejabat daerah dan telah naik ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Sumenep. Selain itu, ada satu laporan yang dicabut oleh pelapor terkait dugaan netralitas ASN," katanya menjelaskan.
Selain itu, ia juga membeberkan bahwa Bawaslu juga telah menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawas pemilu desa di Telaga, Kecamatan Ganding, yang dinyatakan melanggar kode etik.
"Pengawas tersebut diberhentikan secara tetap, menunjukkan bahwa Bawaslu Sumenep tidak main-main dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu," tegasnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menangani setiap dugaan pelanggaran dengan profesionalitas dan ketegasan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 di Sumenep agar berlangsung dengan jujur dan adil, serta menindak setiap pelanggaran sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Zi/Red)
Komentar