|
Menu Close Menu

Respons Lambat Damkar di Kepulauan, DPRD Sumenep Tuntut Pemerataan

Senin, 02 Desember 2024 | 20.21 WIB

Tragedi Kebakaran di Kepulauan Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Sumenep. (Dok/Istimewa). 
Lensajatim.id Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sampaikan kritik tajam soal lemahnya layanan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk daerah kepulauan.


Diketahui sebelumnya, tragedi kebakaran yang melanda rumah Aminah (60), warga Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, pada Sabtu (30/11/2024) kemaren sekitar pukul 18.45 WIB.


Dugaan awal kebakaran disebabkan oleh sambaran petir. Peristiwa ini sekaligus menyoroti keterbatasan Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumenep dalam menangani insiden di kepulauan.


Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Damkar Sumenep, Widartono mengaku keterbatasan fasilitas dan armada sebagai kendala utama. 


"Kami hanya memiliki empat unit armada yang beroperasi di daratan. Untuk wilayah kepulauan, kami belum bisa menjangkaunya," ujar Widartono saat ditemui di kantor Damkar Sumenep, Senin (02/12/2024).


Ia menjelaskan, standar operasional prosedur (SOP) pemadam kebakaran hanya memungkinkan penanganan maksimal pada jarak 10 kilometer dari pos dengan waktu tempuh 15 menit. 


"Kalau di kota, kami bisa memadamkan api. Tapi kalau di kecamatan yang jauh, paling hanya pendinginan yang bisa kami lakukan," tambahnya. 


Meski demikian, Damkar Sumenep berupaya melakukan mitigasi dengan sosialisasi dan simulasi kebakaran di kecamatan. Widartono juga menegaskan pihaknya terus mengusulkan penambahan armada, meskipun pengadaannya memerlukan persetujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep. 


"Kami juga terkendala kewenangan, karena Damkar hanya sebagai bidang di bawah Satpol PP," ungkapnya.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, H. Dul Siam menilai bahwa keberadaan Damkar seharusnya tidak hanya terfokus di perkotaan.


"Damkar itu bukan hanya milik perkotaan. Seharusnya setiap wilayah, baik daratan maupun kepulauan, harus tersedia petugas dan fasilitas Damkar," tegas Dul Siam.


Ia menyoroti bahwa musibah kebakaran tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, peristiwa di Pagerungan Besar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 


"Jadi, semua wilayah Sumenep, baik daratan maupun kepulauan, harus disediakan anggarannya, petugasnya, dan peralatannya," ujarnya.


Dul Siam mendesak agar alasan keterbatasan anggaran tidak lagi digunakan. Ia meminta Damkar mengajukan solusi konkret kepada pemerintah. 


"Kalau anggaran terbatas, ya diajukan. Tugas Damkar mencakup seluruh kabupaten, jadi tidak boleh ada alasan soal anggaran," imbuhnya.


Selain itu, Dul Siam juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban kebakaran di Pagerungan Besar. Ia menilai, musibah ini harus segera ditangani agar tidak terulang di masa mendatang. 


"Pemkab harus serius merespons peristiwa ini, apalagi kejadian serupa pernah terjadi di Kepulauan Kangean," ujarnya.


Selain itu, Dul Siam mengapresiasi langkah sejumlah organisasi masyarakat dan partai politik di Pagerungan Besar yang menggalang dana untuk membantu Aminah. 


"Kami mendukung penuh inisiatif ini sebagai bentuk solidaritas masyarakat," pungkasnya.(Zi) 

Bagikan:

Komentar