 |
| H. Sumail Abdullah (Kanan), Politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR RI saat bersama Ali Hasan Mun'im, TA DPR RI (Kiri). |
Lensajatim.id, Jakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dianggap memainkan peran sebagai korban atau playing victim terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terus mendapat respon dari banyak pihak.
Kali ini, politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah juga ikut angkat bicara. Sumail, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Baleg DPR, menegaskan bahwa wacana kenaikan PPN pada tahun 2021 merupakan inisiatif dari PDIP ketika partai tersebut memegang kendali sebagai partai penguasa.
“Jadi ya kalau menurut saya, PDIP gak usah playing victim karena memang sejak awal bergulirnya wacana menaikkan PPN pada 2021 inikan diinisiasi oleh mereka (PDIP) sebagai partai penguasa saat itu,” ucap politisi yang akrab disapa Sumail kepada media, Minggu (22/12/2024).
Sumail menambahkan bahwa PDIP seolah-olah lupa atau mendadak amnesia terkait dengan kebijakan yang kini menjadi sorotan. “Untuk itu ini mereka seolah mendadak amnesia soal kebijakan PPN 12%,” tandasnya.
Sumail meminta seharusnya PDI-P tidak “cuci tangan” terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai tindakan PDIP yang mencoba melepaskan tanggung jawab justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. “Ya seolah sekarang mereka (PDIP) ingin cuci tangan, ini agak aneh kalau menurut saya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil pendekatan berkeadilan dalam menjalankan kebijakan kenaikan PPN. Ia menilai kebijakan Prabowo tidak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi lebih difokuskan untuk menarik pajak dari barang-barang mewah.
“Saya mengapresiasi langkah berkeadilan yang diambil Presiden Prabowo dalam menjalankan perintah undang-undang terkait kenaikan PPN ini, dengan tidak membebankan pada masyarakat menengah ke bawah namun memanfaatkan kenaikan PPN tersebut untuk menarik pajak terhadap produk-produk mewah," tegas wakil rakyat asal Dapil Jatim 3 ini. (Tim).
Komentar