 |
| Muhammad Saifuddin, Politisi Partai Demokrat dan Baktiono, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Muhammad Saifuddin yang juga Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai kegiatan itu tidak patut untuk digelar apabila mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran.
" Tasyakuran Walikota yang sepertinya besar-besaran, menurut kami berbanding terbalik dengan penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025," ucap Muhammad Saifuddin.
Sontak saja, kritik dari Muhammad Saifuddin langsung mendapat respon Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Baktiono. Dirinya membantah kalau kegiatan tasyakuran dan silaturahmi itu dianggap menghamburkan uang.
Baktiono menjelaskan kegiatan itu anggarannya diambilkan dari operasional Walikota dan Wakil Walikota yang menurutnya sudah mencukupi. Bahkan, kata dia, dengan kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota justru bisa menghemat anggaran.
" Tasyakuran tersentral di Balai Kota dan diwakili seluruh partai pendukung itu lebih efektif. Daripada setiap parpol minta tasyakuran sendiri-sendiri, itu malah bisa menghamburkan uang lebih banyak," ucap Baktiono, Senin, (03/03/2025).
Momen tasyakuran yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, lanjut Baktiono juga ada acara pembagian bingkisan kepada masyarakat.
Dari sisi anggaran, sudah ada standar satuan harga daerah (SSHD) yang mengatur anggaran kegiatan. Sehingga penggunaannya dipastikan tetap terkendali. (Had).
Komentar