Ansor Jatim Kawal Revisi UU TNI: Gerakan Afirmatif Demi Stabilitas dan Kepentingan Nasional

H.Musaffa' Safril, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya- Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menyatakan komitmen penuh organisasinya dalam mengawal dan mendukung implementasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) 2025. Pernyataan dukungan ini muncul sebagai respons afirmatif atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai urgensi dan arah perubahan dalam UU tersebut, yang disampaikan dalam forum terbatas bersama tujuh jurnalis senior pada 6 April lalu.

Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak keluar dari semangat reformasi. Justru sebaliknya, perubahan ini dilakukan demi memperkuat kelembagaan militer secara profesional, sekaligus menjawab kebutuhan organisasi TNI dalam menjaga stabilitas dan pertahanan nasional di tengah dinamika global dan regional yang terus berubah. Fokus utama dari revisi ini adalah penyesuaian usia pensiun prajurit, terutama perwira tinggi, guna mendukung kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas operasional TNI.

“Penegasan Presiden Prabowo bahwa beliau tidak akan mengkhianati semangat reformasi merupakan jaminan moral bagi publik. Kami di Ansor Jatim melihat ini sebagai langkah progresif yang tetap menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Maka, sudah semestinya kita kawal agar revisi ini benar-benar terlaksana secara akuntabel dan proporsional,” ujar H. Musaffa Safril dalam pernyataan resminya.

Musaffa menambahkan bahwa GP Ansor Jawa Timur siap berdiri di garda depan untuk memastikan bahwa semangat reformasi tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap penguatan kelembagaan pertahanan. Baginya, negara yang stabil dan aman adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat, serta pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Kami mengajak masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk mencermati substansi revisi UU TNI dengan kepala dingin dan wawasan kebangsaan. Jangan sampai kita terjebak dalam narasi-narasi provokatif yang tidak berdasar dan justru melemahkan semangat persatuan,” tambahnya.

GP Ansor juga menyampaikan pentingnya sinergi antara institusi negara dan masyarakat sipil dalam proses legislasi kebijakan strategis seperti UU TNI. Menurut Musaffa, transparansi dan partisipasi publik tetap harus dijaga, dan GP Ansor siap menjadi jembatan dialog antara masyarakat dengan pemerintah dalam konteks pengawalan implementasi undang-undang ini.

Dengan sikap afirmatif ini, GP Ansor Jawa Timur menegaskan perannya sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya kritis, tetapi juga konstruktif dalam menjaga arah pembangunan bangsa. Revisi UU TNI 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi kekuatan pertahanan negara yang tetap berpijak pada nilai-nilai reformasi dan demokrasi. (Had).