 |
| William Wirakusuma, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI.(Dok/Laura). |
“Nah, ini kan sudah menjelang masa kelulusan sekolah baik dari TK, SD, atau SMP. Kita berharap semua sekolah tidak mengadakan atau tidak menarik dana untuk wisuda. Jadi kalau ada perayaan wisuda ya jangan menarik dana lagi. Atau lebih baik juga tidak ada perayaan wisuda,” ujarnya dalam wawancara, Kamis (16/04/2025).
Menurut William, wisuda seharusnya menjadi tradisi yang hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Perayaan kelulusan di tingkat dasar dan menengah dianggap belum terlalu esensial, apalagi jika menimbulkan beban biaya.
“Seharusnya wisuda itu kan lebih trennya harusnya kan di tingkat kuliah wisuda itu. Kalau masih TK, SD, SMP, kemudian mengadakan wisuda yang membebani orang tua murid, itu sebaiknya tidak perlu diadakan,” tambahnya.
Pernyataan William ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa wisuda bukanlah kegiatan wajib dan tidak boleh menjadi beban finansial bagi orang tua.
William juga menyatakan akan mendorong Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menerbitkan surat edaran peniadaan wisuda tingkat TK, SD, SMP.
“Saya akan minta juga ke Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran supaya TK, SD, SMP ini jangan mengadakan wisuda. Apalagi yang berbayar atau orang tuanya harus bayar,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah keharusan bagi siswa yang lulus, dan menekankan pentingnya mencegah ketimpangan sosial di kalangan siswa akibat perbedaan kemampuan ekonomi.
“Karena kasihan mereka-mereka yang tidak bisa membayar biaya wisuda, terus anaknya tidak di wisuda. Kan kasihan beda dengan anak yang lain, nanti juga mempengaruhi dari psikologi anak itu sendiri,” tutur William.
William menambahkan bahwa wisuda di luar negeri pun tidak terlalu dirayakan secara besar-besaran, dan di masa lalu, budaya wisuda di tingkat sekolah dasar atau menengah pun belum marak seperti sekarang.
“Ini kebiasaan baru ya, dulu jaman saya tuh gak ada. TK, SD, SMP, wisuda itu gak ada. Cuma beberapa tahun ini lagi booming, gak tau mau FOMO atau mau mengikuti sosial media,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan keras kepada sekolah-sekolah agar tidak menahan ijazah siswa hanya karena belum membayar biaya wisuda.
“Kalau enggak bayar biaya wisuda, ijazah ditahan. Oh itu sangat dilarang sekali. Karena beberapa keluhan juga khawatir kalau nanti enggak bayar biaya wisuda, terus ijazahnya enggak dikasih. Nah itu jangan sampai ada di kota Surabaya,” tegas William.
Jika ditemukan pelanggaran semacam itu, William memastikan pihaknya akan memanggil pihak sekolah dan meminta Dinas Pendidikan menjatuhkan sanksi tegas.
“Kita akan minta Dinas Pendidikan kasih sanksi. Apalagi sampai tidak bayar biaya wisuda terus ijazah ditahan. Kita pasti minta untuk sekolahnya dipanggil DPRD dan dikasih sanksi,” pungkasnya. (Lau)
Komentar